Sri Mulyani Pastikan Pembangunan 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN, BI Siap Dukung Melalui Skema Pembiayaan Kreatif

Sri Mulyani Pastikan Pembangunan 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN, BI Siap Dukung Melalui Skema Pembiayaan Kreatif

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjamin bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis malam. Sri Mulyani menekankan pentingnya pengembangan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk mendukung program ini, sambil menjaga disiplin fiskal negara.

“Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan,” ungkap Sri Mulyani.

Penerbitan SBN Khusus untuk Sektor Perumahan

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis Serap Ratusan Ribu Pekerja

Salah satu langkah yang tengah disiapkan untuk mendukung program pembangunan perumahan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus yang difokuskan pada sektor perumahan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa instrumen ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang skalanya akan diperluas.

“Dengan penerbitan SBN, kami berharap dapat mengoptimalkan pembiayaan sektor perumahan tanpa mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga vital bagi perekonomian negara,” tambahnya.

Kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI)

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI akan memberikan kelonggaran terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas hingga mencapai Rp80 triliun, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan sektor perumahan.

“Dukungan pendanaan dari BI juga mencakup pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry Warjiyo. Perry menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, karena selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor ini juga mendorong pertumbuhan industri terkait seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Komitmen Komisi XI DPR dalam Menjaga Regulasi

Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pendanaan untuk program pembangunan tiga juta rumah per tahun ini tidak akan diambil langsung dari APBN. Pendanaan akan dilakukan melalui skema likuiditas khusus yang tetap mematuhi regulasi yang ada. Ia menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari Bank Indonesia.

“Kami sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu, tentu dalam koridor aturan yang ada,” ujar Misbakhun. Ia menambahkan bahwa mekanisme pendanaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Program Astacita dan Target Tiga Juta Rumah

Pemerintah juga terus bekerja keras untuk merealisasikan target pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang merupakan bagian dari program Astacita yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini memiliki komposisi pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan untuk memberikan akses rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti.

Program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, mendorong pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk BI dan sektor perbankan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar tanpa memberikan beban berat pada keuangan negara.

Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Pembangunan sektor perumahan bukan hanya menjadi solusi bagi masalah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sektor ini juga akan menciptakan peluang kerja, meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan, serta mendorong industri konstruksi.

Dengan adanya berbagai inisiatif pendanaan kreatif seperti penerbitan SBN dan dukungan likuiditas dari Bank Indonesia, pemerintah optimis bahwa pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat terlaksana tanpa mengganggu kestabilan fiskal negara. Sebagai tambahan, komitmen dari sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga akan menjadi kunci penting dalam keberhasilan program ini.

Sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan nasional, program Astacita yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menjaga Keseimbangan Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dalam setiap langkah kebijakan pemerintah. “Dengan terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, kami yakin bahwa sektor perumahan akan berkembang pesat, namun tetap menjaga disiplin fiskal,” tutupnya.

Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji dan mengembangkan skema pembiayaan inovatif guna memastikan program pembangunan tiga juta rumah ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.